Tentang PPK

Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah badan adhoc yang dibentuk oleh KPU Republik Indonesia melalui Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 53, PPK memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

Tugas :

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/ Kota;
2. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
3. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil presiden, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;
4. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
5. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang :

1. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
2. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban :

1. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
2. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
3. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
4. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
5. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,